undang undang no 10 tahun 2004. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri 2015 114 RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. undang undang no 10 tahun 2004

12. Undang-undang (UU) No. Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. TAP MPR No. c. Undang-Undang Dasar Negara Republik. 12 Tahun 2011 telah menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 18 Tahun 1965 ini merupakan gabungan dari segala pokok-pokok (unsur-unsur) pemerintahan daerahUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. kitab suci atau simbol keagamaan. 1 tahun 1950, TAP MPRS No. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) diubah sebagai berikut: 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Sekalipun kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai pengganti UU No 10/2004 menghadirkan dan 1 Makalah disampaikan pada Sarasehan Nasional dalam rangka memperingati Hari Konstitusi dan HUT MPR RI, Jakarta, 29 Agustus 2012. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mencabut Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448. NOMOR 41 TAHUN 2004. hak-hak korban 5. Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Tipe Dokumen. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan korban, pencegahan, penanganan, dan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. III/MPR/2000, UU No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT. UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 10: Tahun: 2004: Tentang: PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 22 Juni 2004: Pejabat yang Menetapkan: MEGAWATI SOEKARNOPUTRI: Status: Tidak Berlaku Dicabut Oleh : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Judul. Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. UU No. Adapun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor3 tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU 24 tahun 2004. Menimbang. (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). Peraturan daerah Selanjutnya, disempurnakan pada UU nomor 12 tahun 2011: 1. Rancangan Undang-Undang (RUU) Yang Diusulkan Oleh Pihak Pemerintah (Instruksi Presiden No. Mengingat : 1. 6. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti; d. Materi muatan baru dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran. U. KETENTUAN PENUTUP. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dokumen adalah data, catatan, dan/atau. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Dewan Sumber Daya Air. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2004. 22 Tahun 1999 2. Sehingga menganggap perbuatan KDRT sebagai hal yang wajar dan pribadi . Berikut tata urutan perundang-undangan di Indonesia. UNDANG-UNDANG TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA. PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PENGELOLAAN ASET. 6. Ayat. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini. Undang-undang (UU) tentang Jabatan Notaris. 10 Tahun 2004, Pasal 15 menyatakan bahwa “Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Undang-undang (UU) NO. bahwa pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan T. RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 4. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk. Undang-undang (UU) No. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990. 10 tahun 2004, hingga saat ini yang digunakan adalah UU No. Dalam undang-undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004), tidak dikenal peraturan perundang-undangan yang di bentuk atas dasar kewenangan, termasuk dalam hal peraturan menteri. Unduh file PDF undang-undang ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang definisi, jenis,. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 10/2004”). Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran. 5. TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan memiliki tugas yang harus diemban. 4421, LL SETNEG : 19 HLM. Peraturan pemerintah 5. Undang-undang (UU) No. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan. JAWABAN NO. 2004/ No. Navigasi pos. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mencabut Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968. Frasa "anjuran tertulis" dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator mengeluarkan anjuran. NO. Dasar Pemikiran a. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas perlu dibentuk Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara; Mengingat : 1. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sepanjang anak kalimat "Pasal 159" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. kehutanan - peraturan pengganti undang undang - penetapan 2004 uu no. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Karena kelemahan Ketetapan MPR No. UU No. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 : · Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Sebelumnya, UU No 10 Tahun 2004, telah mengeluarkan TAP MPR dari hierarki. TENTANG. b. UNDANG-UNDANG Singkatan Jenis: Uu: Nomor: 25: Tempat Penetapan: JAKARTA: Tanggal Penetapan: 05 Oktober 2004: Tanggal Diundangkan: 05 Oktober 2004. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . bahwa pengaturan mengenai kriteria agunan yang dijaminkan oleh Bank untuk memperoleh kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip. Pasal 54 Undang. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah. TENTANG WAKAF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 4412, ll setkab : 10 hlm undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang - undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas undang - undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi undang - undangdi atas, dipandang perlu mengubah dan menyempurnakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam Pasal 17 ayat (1) UU tersebut dinyatakan bahwa “Rancangan undang-undang. Republik Indonesia, Undang-Undang 2004, Undang-Undang No. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kekuasaan. pengesahan. Undang - undang no. Download : Kepres Objek Vital 2. 07/2016 Tahun 2016 Tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016. Tata urutan perundang-undangan menurut UU No. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undane Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dengan memperhatikan. DHendianto-BiroHukum BPK-RI/10/16/2006 2 Mengingat: 1. 10: Tahun: 2004: Jenis: Undang-Undang: Tanggal Ditetapkan: 22/06/2004: Tanggal Diundangkan: 22/06/2004: Sumber: BN : Tempat Terbit: Jakarta: Status: Berlaku: SubjekNo. 2004/ No. 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin. Jenis: Undang-undang. RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 4. Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Umum Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengesahan International Convention For The Suppression Of Acts Of Nuclear Terrorism (Konvensi International Penaggulangan Tindakan Terorisme Nuklir). Tipe Dokumen. ketentuan umum 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. kewajiban pemerintah dan masyarakat 6. 2 MIMBAR HUKUM Volume 26, Nomor 1, Februari 2014, Halaman 1-13. dipandang perlu mengubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan Undang-undang. Menimbang: a. METADATA PERATURAN. Dasar hukum UU 34 tahun 2004 tentang TNI adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 20, Pasal 22 A, Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian. PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN . - 2 - 2. ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN 3. bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar. Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 perlu dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Materi muatan baru dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), yaitu: penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 12 tahun 2011 memasukkan TAP MPRUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. c. : 10 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA) DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. 6. Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Jaminan Sosial Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Kemudian, untuk mendukung penyeleng-garaan otonomi daerah , melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan secara adil dan selaras, maka pemerintah melahirkan. * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. bahwa pembentukan peraturan perundang-undangahhhhn merupakan salah satu syarat dalam. Hal ini termaktub dalam pasal 14 UU No 10 Tahun 2004 yang berbunyi "Materi muatan ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-undang dan Peraturan Daerah). Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2004. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Dasar 1945, karena memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, b. 4. 41 Tahun 2004 Wakaf DETAIL PERATURAN Abstrak. ABU DHABI, 25 September 2023 (WAM) – Yang Mulia Syeikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Presiden UEA, mengeluarkan Undang-Undang Keputusan. 30, LN. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 10/2004, UU No. Bahwa pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara terbuka dan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Label: HUKUM KENEGARAAN DAN PERUNDANG. Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang. UU ini juga berkaitan dengan UU lain tentang asuransi, hubungan industrial, jaminan sosial, dan hukum pidana. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu sumber hukum yang sekaligus sebagai peraturan yang tertinggi. 39, LN. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 127, TLN NO. 22 Tahun 2004 Komisi Yudisial MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. PENJELASAN UMUM 1. Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menjadi UUMenimbang: a. ketentuan pidana 9. NOMOR 18 TAHUN 2004. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985. 2004. UU No. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 merupakan pembaruan dari Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Ajaran Tentang Urutan 16 BAB V PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 18 A. Unduh file pdf UU No. NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 53. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Republik Indonesia, Undang-Undang 2009, Undang-Undang No. UU No. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a. ii KATA PENGANTAR Agenda Perubahan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan. Karena berdasarkan Undang-Undang yang lama (UU No. 09. 03 tertanggal 21 Pebruari 20005, dapat. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: (1) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan Peraturan Perundangundangan yang pada dasamya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, keberadaan Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tidak berlaku lagi.